Select Menu

Favourite

WPKS SOLO RAYA

POSKO SENKOM KLATEN BASEMENT JANU PUTRA PASARAYA KLATEN

NASIONAL

WPKS SOLO RAYA

WPKS SOLO RAYA

PUSAT

SENKOM INFORMATION CENTER

SPACE IKLAN

POLDA

KLATEN

BERITA

SPONSOR

SPONSOR

TELEMATIKA

JAWA TENGAH

RESCUE

INFO

KLATEN -- Peringatan hari anti narkoba internasional ( HANI ) di laksanakan upacara di Alun alun Klaten selaku inspektur upacara Kapolres Klaten AKBP Faizal pada senin 27/06 2016 .Upacara ini di ikuti oleh Muspida Klaten,DPRD,TNI,Polri,Kejaksaan,Puskesmas,Muspika seKlaten,organisasi masyarakat seperti Senkom,Granat, Satgas MTA,dan juga para pelajar serta penggiat anti narkoba.

Dalam amanatnya Kapolres Klaten membacakan pidato dari Presiden Republik Indonesia H . Joko Widodo.
Berikut adalah pidato lengkap Jokowi dalam peringatan Hari Anti-Narkoba Internasional:

Hari ini, kita masyarakat dunia, memperingati Hari Anti-Narkoba, hari di mana kita meneguhkan perlawanan terhadap kejahatan luar biasa yang masih menjadi tantangan negara-negara di dunia, termasuk kita di indonesia.

Di dalam negeri kita, jumlah pengguna terus meningkat. Tahun 2015 diperkirakan angka prevalensi penggunaan narkoba mencapai 5,1 juta orang. Dan angka kematian akibat penyalahgunaan narkoba, tadi Kepala BNN menyampaikan kepada saya, setiap hari 40 sampai 50 [orang] generasi muda kita mati karena narkoba.

Kerugian material diperkirakan kurang lebih Rp 63 triliun, yang menyangkut kerugian akibat belanja narkoba, kerugian akibat biaya pengobatan, kerugian akibat barang-barang yang dicuri, dan kerugian akibat biaya rehabilitasi dan biaya-biaya lainnya.

Dan lebih mengkhawatirkan lagi, kejahatan luar biasa ini sudah merengkuh berbagai lapisan masyarakat. Tadi sudah disampaikan Kepala BNN, anak di TK sudah ada yang terkena narkoba, anak di SD juga sudah ada yang terkena narkoba. Dan tidak hanya di desa, di kampung, tidak hanya di kota.

Tidak hanya orang dewasa, remaja, anak, bahkan yang tadi saya sampaikan yang di TK pun sudah terasuki narkoba. Tidak hanya orang biasa tapi juga ada aparat, ada pejabat yang ini seharusnya menjadi panutan, terkena narkoba.

Para pengedar narkoba terus bergerak dan menemukan cara-cara baru untuk mengelabui kita, mengelabui aparat hukum kita. Mereka sudah mulai memanfaatkan orang-orang yang tidak dicurigai, anak digunakan, wanita digunakan, dimanfaatkan untuk menjadi kurir narkoba dan adanya modus baru dalam penyelendupan narkoba ke dalam mainan anak dalam kaki palsu dan lain-lainnya.

Semua itu harus dihentikan, harus dilawan dan tidak bisa dibiarkan lagi. Kita tegaskan perang melawan narkoba di Indonesia.

Saya ingin ingatkan kepada kita semua, di kementerian, di lembaga di aparat-aparat hukum kita, terutama di Polri. Saya tegaskan sekali lagi kepada seluruh Kapolda, jajaran Polda, kepada jajaran Polres, Polsek, semuanya kejar mereka, tangkap mereka, hajar mereka, hantam mereka, kalau UU memperbolehkan dor mereka.

Ingat, bapak-ibu sekalian, 40 sampai 50 generasi muda kita mati karena narkoba. 5,1 juta. Untungnya UU tidak memperbolehkan itu, kalau memperbolehkan, akan saya perintahkan langsung Kapolri dan Kepala BNN.

Hadirin yang saya hormati, saya ingatkan semua harus bersinergi, pesanteran, universitas, kementerian, lembaga, kabupaten/kota, provinsi, semuanya.

Kita kadang-kadang hanyut dalam rutinitas harian kita, padahal kalau ini dibiarkan, ini bisa kemana-mana. Bisa memakan sendi-sendi kita berbangsa bernegara. Kalau sudah desa, sudah sampai kampung, sudah sampai TK, SD ini perlu kita ingatkan betul betapa sangat bahayanya narkoba itu.

Dan kata-kata sudah tidak diperlukan lagi, kita memerlukan tindakan-tindakan yang konkrit, tindakan-tindakan yang nyata.

Saya perlu ingatkan semua harus bersinergi mulai BNN, Polri, kementerian, lembaga, LSM, masyarakat, semua harus betul-betul melakukan langkah-langkah yang terpadu untuk melawan narkoba, langkah-langkah yang progresif yang mengalahkan kelicikan para pengedar narkoba. Dan tidak kalah penting semua harus menghilangkan ego masing-masing, ego sektoral.

Dengan kekuatan dan kecerdasan kita bersama sekali lagi, kita kejar, kita tangkap, kita hajar para pengedar narkoba, baik yang besar, sedang, kecil sampai kita kuatkan lagi jaringan sosial dan budaya yang bisa menjadi benteng mencegah menjamurnya narkoba.

Di manapun ada narkoba di Indonesia, saya perintahkan seluruh sumber daya pemerintah untuk hadir dan memberantasnya di lapas, di sekolah, di perbatasan, di bandara, di pelabuhan, kantor-kantor, instansi pemerintah, dimana pun, sekali lagi dimana pun ada narkoba kita harus berantas.

Negara kita, Indonesia, tidak boleh dijadikan lalu lintas peredaran dan perdagangan narkoba lagi. Apalagi menjadi tempat produksi barang-barang tersebut. Sekali lagi saya ingatkan saatnya kita melawan narkoba.

Terima kasih.

SOLO, Indonesia – Ikatan Ahli Bencana Indonesia (IABI) merekomendasikan pemerintah segera membentuk konsorsium nasional yang bertugas mendesain sistem peringatan dini bencana hidrometeorologi yang akurat, dengan update real-time, dan berskala wilayah terkecil agar bisa dijadikan panduan bagi pemerintah daerah untuk mengambil langkah antisipasi.

BMKG sudah merilis peringatan akurat 17 Juni bahwa akan terjadi curah hujan tinggi hingga 20 Juni. Tetapi, peringatan itu dinilai masih terlalu umum karena tidak diikuti peringatan dari pemerintah tentang informasi potensi bencana berdasarkan lokasi dan waktu, padahal banjir dan longsor adalah jenis bencana yang bisa dideteksi.

“Harus lebih spesifik menyebut wilayah tertentu dengan skala ancamannya, bisa di-update per jam bahkan per menit. Early warning system semacam ini sudah diterapkan di beberapa negara,” kata Kepala Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca BPPT dan Ketua Pokja Cuaca Ekstrim IABI Tri Handoko Seto dalam konferensi pers di Solo pada Kamis, 23 Juni.

Iklim dunia saat ini sedang mengalami peralihan dari El Nino menuju La Nina, yang akan berdampak pada anomali cuaca di wilayah kepulauan Indonesia hingga awal tahun 2017.

Berkebalikan dengan El Nino yang menyebabkan kekeringan, La Nina membawa banyak massa uap air, menaikkan curah hujan, menyebabkan kemarau basah antara Juli-September, dan mengalami puncaknya pada November-Desember bertepatan dengan musim hujan. Indonesia diprediksi akan mengalami kelebihan air yang menyebabkan potensi bencana banjir dan longsor.

“Hujan pada musim kemarau saja sudah cukup membuat banjir dan longsor di beberapa kabupaten di Jawa Tengah, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Sulawesi Utara. Ini baru peralihan, belum puncaknya,” kata Tri.

Banjir di beberapa provinsi itu mengindikasikan sebagian wilayah Indonesia tak mampu menerima curah hujan ekstrem akibat tata kelola permukaan yang tidak layak. Jakarta, misalnya, dengan curah hujan 20mm saja sudah cukup membuat genangan banjir.

Pada puncak La Nina, curah hujan di Indonesia dalam satu hari bisa mencapai 100 mm. Daerah yang paling berpotensi mengalami bencana adalah wilayah yang memiliki lereng dan dataran rendah.

Sementara itu, Ketua Pokja Banjir IABI dan pakar teknik sipil Universitas Gadjah Mada, Agus Mariyono, menyarankan restorasi sungai, danau, telaga, dan kolam tangkapan air sebagai solusi banjir. Selain sumbatan sampah yang menggunung dan himpitan pemukiman, sebagian besar sungai besar di Indonesia sudah mengalami kerusakan di antaranya akibat sudetan dan pelurusan aliran yang berakibat pada banjir di bagian hilir – di antaranya adalah Bengawan Solo dan Citarum.

Selain itu, pola pikir masyarakat saat ini didominasi bahwa banjir bisa diselesaikan dengan sistem drainase yang bagus. Padahal, kata Agus, justru drainase konvensional mendatangkan banjir karena semakin lancar saluran pembuangan air permukaan akan semakin cepat pula sungai meluap.

“Drainase itu membuang air permukaan. Jadi makin bagus drainase di Bogor, makin cepat Jakarta kebanjiran,” kata Agus.

Justru yang dibutuhkan saat ini adalah solusi untuk mengurangi air permukaan yang terbuang ke sungai, salah satunya dengan metode memanen air hujan (rain harvesting). Selain dengan menghidupkan kembali danau, telaga, dan kolam-kolam buatan berkonsep eko-hidraulik – dengan vegetasi di sekeliling sebagai ganti beton – air hujan dari atap bisa ditampung dalam bak reservoir di rumah-rumah untuk dimanfaatkan. Pemerintah juga bisa mewajibkan setiap pabrik memiliki kolam tampungan hujan sebagai sumber air untuk industri selain ikut mengurangi banjir.

Cara lainnya adalah dengan membuat sumur resapan (infiltration well), yaitu kolam di dalam tanah untuk menampung air hujan, dan meresapkannya ke dalam tanah untuk mengisi cadangan air tanah. Tidak hanya mengurangi banjir, sumur resapan juga terbukti bisa menghidupkan sumber-sumber air yang mati pada saat musim kemarau.

“Banyak cara bisa dilakukan, yang penting adalah mengurangi air hujan di permukaan agar tak terbuang, bukan membuat drainase besar-besaran,” kata pakar eko-hidraulik itu. – Rappler.com

KLATEN | Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam road shownya mengagendakan bertemu dengan para relawan dan peserta sekolah sungai dalam sarasehan yang di laksanakan di Pendopo Mustofa Kamal Wedi  rabu15/6/2016.

Sebelum sarasehan Gubernur mengukuhan para relawan yang selalu aktif dalam penanggulangan bencana terutama di sekitar Kali Ujung dan Kali Dengkeng.Di dampingi Bupati Klaten Sri Hartini dan para pejabat di Klaten.

Gubernur dan Bupati dalam kesempatan itu pula menebar benih ikan sekitar 10 ribu dan penanaman pohon.Dengan harapan ikan nantinya juga bisa di manfaatkan dan menjaga ekosistem lingkungan. 


Prof Suratman dalam sarasehan menjelaskan pentingnya menjaga sungai dari pembuangan sampah ini menjadi topik yang utama bagaimana masyarakat bisa mengembalikan fungsi sungai sebagai pengairan dab lebih lebih menjadi tempat bermain ( wisata )

Sedangkan Gubernur sangat mengapresiasi dengan sekolah sungai yang di berdayakan di Klaten.Ini sangat Menginspirasi bagi daerah lain untuk ikut menjaga dan mempertahankan fungsi sungai.Buktinya dengan sungai sungai di Klaten sudah menjadi bersih dan masyarakat semakin sadar tentang fungsi sungai. 

Lebih lanjut Ganjar mengajak pada masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan terutama tentang sampah supaya jangan di buang sembarangan apalagi di sungai .Pemprov akan membantu persoalan pengelolaan sampah di Klaten.

Masyarakat juga sangat berharap keberpihakan pemerintah dalam kaitan segala bentuk penanganan dan pengelolaan sampah sampai dengan restorasi sungai agar kembali normal ungkap Kepala desa Kemudo Prambanan.(ryo) foto by Arif H

KLATEN - Selain memperbaiki jalur alternatif, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten juga mempersiapkan jalur lingkar barat Delanggu.
Jalur tersebut digunakan untuk mengurai kemacetan di jalur utama Yogya-Solo yang sering mengalami kepadatan lalulintas saat okupansi kendaraan meningkat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Klaten, Jaka Sawaldi mengatakan saat terjadi penumpukan kendaraan di Delanggu, jalur tersebut dapat difungsikan untuk pengalihan arus kendaraan dengan tonase rendah.
Kendati demikian, pengalihan kendaraan tetap dibatasi lantaran perbaikan di jalur lingkar barat Delanggu belum sepenuhnya selesai.
“Betonisasi jalur lingkar baru mencakup mulai dari Terminal Delanggu sampai persimpangan Desa Mendak. Untuk Mendak ke Jalan Yogya-Solo melalui simpang Dutayasa masih cukup bagus, namun belum siap untuk digunakan kendaraan berat,” paparnya, Minggu (12/6/2016).
Hal ini lantaran upaya betonisasi jalur lingkar barat Delanggu tahap kedua molor sehingga tidak dapat terselesaikan sebelum lebaran. Betonisasi tahap kedua tersebut dianggarkan Rp 12 miliar dari APBD Klaten 2016.

“Saat ini belum dapat terealisasi karena belum lelang di ULP (Unit Layanan Pengadaan). Namun kami berharap proyek ini segera terealisasi karena jalur tersebut sangat dibutuhkan,” katanya. (Sumber)

KLATEN - Rangkaian road show Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo ke Klaten hari 15 /06/16 mengunjungi beberapa tempat di mulai dari Ponggok Polan Harjo,Delanggu,Pedan,Wedi .Ada beberapa hal yang menjadi catatan dalam diantaranya tentang penanganan masalah sampah yang saat ini menjadi topik perbincangan masyarakat karena penanganan belum maksimal.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng menjamin siap membantu Pemkab Klaten dalam penanganan masalah pengelolaan sampah.Namun demikian, pihaknya meminta  Pemkab Klaten untuk siapkan lahan  sebagai TPA.Permasalahan sampah di Kabupaten Klaten, ternyata membuat warga berusaha memecahkan secara mandiri di Dukuh Tanon, Desa Kepanjen, Kecamatan Delanggu. Sampah dipilah an organik dan organik adapun yang bersifat plastik di jual dan organik  di ubah jadi pupuk.

Selanjutnya rombongan bergerak menuju ke Troketon Pedan lokasi tempat pembuangan akhir.Ganjar berharap TPA ini menjadi pengolahan sampah yang canggih dan nantinya pihaknya akan membantu serta berharap warga tidak menolak keberadaan TPA ini karena jauh dari lokasi warga masyarakat. (ryo)

Klaten -- Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dijadwalkan akan menggelar sarasehan dengan Sekolah Sungai Klaten, Relawan, Masyarakat Peduli Kali Ujung dan Dengkeng Pada Hari Rabu 15 Juni  2016 Mulai Pukul 14.00 WIB di Pendopo Mustofa Kamal, Kali Tengah Wedi.

Gubernur rencananya akan memimpin aksi resik-resik Kali Ujung, Penyebaran benih ikan dan pengukuhan Masyarakat Peduli Kali Ujung dan Kali Dengkeng.

Masyarakat dimohon untuk ikut hadir dalam acara tersebut, untuk ikut menjaga lingkungan sungai agar tetap bersih dan asri.klatenkab.go.id

Jakarta  -- Dua personil Senkom Mitra Polri, Arif Hidayat (Deppora) dan Mahar Prastowo (Humas), pada hari ini, Senin (13/6), memenuhi undangan BNPB untuk mengikuti workshop Jurnalisme Bencana di Hotel Alila Pecenongan Jakarta Pusat.

Sebagai narasumber acara ini adalah Dr. Sutopo Purwo Nugroho, M.Si., APU (Kapusdatin BNPB), Dr. Daniel Dakhidae (Pengamat media), Imam Wahyudi (Dewan Pers) dan Jurnalis Kompad Ahmad Arif, dengan moderator Dandhy Dwi Laksono.

Tema Workshop Jurnalisme Bencana ini adalah “Tantangan dan Perspektif Media Massa sebagai Mediator PRB dalam Edukasi Publik”.

Media massa baik itu cetak, elektronik maupun online dalam sepuluh tahun terakhir menjadi ‘media’ dan mitra strategis pemerintah dalam konteks penyebaran informasi bencana kepada publik. Di sisi lain, perkembangan media sosial seperti twitter, facebook, atau instagram memberikan ruang bagi individu untuk memberitakan kepada publik dengan sangat cepat. Pemerintah dengan sumber daya terbatas dalam memberikan akses sangat terbantu dengan keberadaan media massa baik yang berada di tingkat nasional maupun daerah, serta eksistensi jurnalisme warga melalui media sosial.

Sementara itu, pada konteks penanggulangan bencana, pengarusutamaan pengurangan risiko bencana (PRB) menjadi mandat utama bagi setiap aktor penanggulangan bencana. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa di bidang PRB, United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR), turut mengajak media massa untuk berperan lebih besar pada PRB. UNISDR selalu mengajak keterlibatan setiap pihak, khususnya media massa, dalam konteks tersebut karena media massa merupakan kekuatan yang luar biasa dalam memberikan informasi salah satu perannya untuk mengedukasi publik.
Kita dapat mengambil pelajaran salah satunya, pemberitaan media massa terkait pembangunan kereta api cepat Jakarta – Bandung yang tidak memperhitungkan risiko bencana dalam perencanaannya. Berbagai media massa memberitakan kepada publik sehingga muncul kritik dan upaya dilakukannya kajian risiko bencana terhadap pembangunan kereta api cepat tersebut. Konteks seperti ini sepatutnya dilakukan media massa dalam pengambilan peran sebagai mediator PRB dalam edukasi publik.
Pada pertemuan Sendai pada Maret 2015, empat persatuan penyiaran (Afrika, Uni Emirat, Asia-Pasifik dan Eropa) berkomitmen untuk mendorong keterlibatan media massa yang lebih besar dalam PRB, dan memberikan peran yang signifikan dalam diseminasi informasi kepada publik. Komitmen tersebut sangat kuat dalam mewujudkan kesadaran masyarakat terhadap setiap ancaman bahaya dan pentingnya PRB.

Dalam kerangka tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyelenggarakan workshop terkait jurnalisme bencana dengan tema ‘Tantangan dan Perspektif Media Massa sebagai Mediator PRB dalam Edukasi Publik’. Konteks yang diangkat dalam workshop tersebut menekankan pada kampanye PRB bagi media massa dan etika jurnalisme bencana.

Tujuan dari workshop ini ialah untuk mendorong pegiat media untuk turut mengkampanyekan PRB melalui media massa, mendapatkan ide-ide bersama dalam menyusun berita yang bermuatan PRB melalui media massa, mengkampanyekan jurnalisme bencana yang beretika, serta memetakan jurnalisme persoalan peliputan bencana di Indonesia.

Hal menarik yang kemudian jadi bahasan penting sepanjang acara, ialah mengenai pentingnya mengembalikan fungsi edukasi media. "Namun penting dilakukan adalah membekali insan media dengan pengetahuan mengenai kebencanaan, sehingga selain akan berpengaruh pada bobot penyajian berita, awak media juga memahami kondisi lapangan seperti pada perimeter mana dapat masuk melakukan liputan, etika melakukan liputan bencana dan menyajikannya ke masyarakat, juga memiliki bekal untuk penyelamatan minimal untuk diri sendiri," ungkap Mahar berbicara di depan forum di awal acara.

Saat ini, pemberitaan bencana di Indonesia masih permisif dengan bahasa dan penyajian gambar yang dinilai kurang pantas.

Bersambung...

Telegram.me/turnbackcrime